Tips Menghitung Denda PBB

Oleh Admin
Wednesday, 02 Jun 2021 20:15:45

JAKARTA - Setiap retribusi pada obyek yang menguntungkan atau memberikan manfaat dan kedudukan sosial ekonomi dipastikan akan memiliki sanksi denda, diantaranya seperti denda karena telat bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lalu bagaimana cara menghitung denda karena telat bayar PBB tersebut, berikut tips yang bisa dijadikan rumus perhitungannya.

PBB adalah Pajak Negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian direvisi oleh Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Selain itu, sebagai wajib pajak yang taat harus membayar PBB untuk setiap properti yang dimiliki, baik rumah, ruko, apartemen, dan gedung perkantoran. 

Sementara itu tips nilai PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan sesuai harga pasar per wilayah. Bahkan, nilai ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PBB = 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP adalah sebesar 20% dari NJOP (kurang dari 1 miliar Rupiah) atau 40% dari NJOP (1 miliar Rupiah atau lebih).

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang, denda telat bayar PBB ditetapkan Pemerintah sebesar 2%. Misalkan PBB rumah sebesar 400 Ribu Rupiah, maka denda pajak PBB menjadi 2% x Rp400.000, yaitu Delapan Ribu Rupiah. Lalu, jika terlambat membayar satu tahun, maka denda telat bayar PBB menjadi Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah. Kendati jumlahnya sedikit, namun jika dibiarkan bisa menumpuk. 

Selain itu keringanan penghapusan denda dari Pemerintah hanya berlaku untuk denda pajak PBB selama 24 bulan.  Membayar tepat waktu berarti menghindari resiko rumah atau properti disita. 

Kemudian bagaimana cara bayar PBB berikut dendanya. Membayar PBB dan dendanya sangat mudah. Bahkan bisa melakukannya lewat sejumlah layanan minimarket atau bank. Selain itu, bisa membayar denda telat bayar PBB secara online. Bawalah SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diterima setiap awal tahun melalui kelurahan atau ketua RT/RW. 

Jumlah pajak yang harus dibayarkan beserta Nomor Objek Pajak (NOP) tercetak di SPPT ini. Setelah melunasi PBB, akan mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Lalu bagaimanca cara mengecek status PBB? Jika ingin tahu jumlah PBB yang harus dibayar beserta denda pajak PBB, bisa mencari di mesin pencari dengan kata kunci “bayar pbb” diikuti dengan nama kota/wilayah. Daerah-daerah yang sudah menyediakan layanan pembayaran secara online akan muncul dan bisa mengikuti petunjuk yang disediakan untuk mengetahui nominal dan denda telat bayar PBB.

Kemudian, pemerintah daerah biasanya juga memberikan kebijakan kelonggaran atas denda telat bayar PBB berupa pemutihan atau penghapusan denda. Selain itu, bisa mengecek keringan denda pajak PBB sesuai dengan wilayah domisili properti ke kantor pemerintah, atau terkadang informasi ini juga ada di situs web mereka. Cobalah mencari tahu sebelum membayar, siapa tahu bisa mengurangi denda telat bayar PBB properti.

Selain itu, yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua daerah memberlakukan pemutihan denda pajak PBB, jadi mungkin hanya mendapat keringanan sebagian karena lokasi-lokasi properti yang berbeda. Walaupun demikian, sebagai warga negara yang taat, sebaiknya tetap berkomitmen untuk melunasi PBB beserta denda telat bayar PBB. Membayar pajak berarti ikut mensukseskan program Pemerintah.