Tak Bisa Urus Administrasi Karena PBB Terutang? Begini Caranya!

Oleh Admin
Sunday, 20 Jun 2021 11:17:01

JAKARTA - Tak bisa urus administrasi karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih terutang (Menunggak), kondisi tersebut akan terus menjadi resiko dalam birokrasi. Apalagi, pemilik tanah dan bangunan memang sudah diharuskan membayar PBB disetiap tahun. 

Jika kwajiban itu diabaikan oleh para wajib pajak, kedepannya akan menemui kendala ketika ingin mengurus administrasi pertanahan maupun persyaratan pada perbankan.

Kendala PBB terutang misalnya, pasti ditolak oleh birokasi saat ingin membuat akte jual beli maupun peningkatan hak sertifikat. Bahkan, wajib pajak yang berstatus PBB terutang juga terkendala ketika ingin menjual aset propertinya karena persyaratan harus bisa menunjukkan bukti peluanan PBB terakhir.

PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 Jo UU No. 12 Tahun 1994, yang dimaksud ‘Bumi’ adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut wilayah Republik Indonesia.

BACA JUGA: Mengenal Rumus Perhitungan PBB

Cara Bayar PBB Terutang

1. Bagi pemohon pembayaran PBB terutang biasanya tidak bisa dibayar langsung secara online, karena pemilik WP telah diblokir. 

Oleh karena itu, WP harus membayar secara offline atau datang langsung, pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dan gito tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. 

Lalu, saat hendak melakukan cara bayar PBB ke dua tempat di atas, wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS). 

2. Apabila SPPT tahunan yang bersangkutan belum diterima wajib pajak, maka sepanjang STTS sudah tersedia di tempat Pembayaran wajib pajak dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya. Dalam hal wajib pajak membayar atau melunasi PBB-nya melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayaran akan diberikan Tanda Terima Sementara (TTS).

BACA JUGA: Tips Menghitung Denda PBB

3. Selanjutnya oleh petugas pemungut dimasukkan dalam daftar penerimaan harian (DPH PBB) dan disetorkan ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.Setelahnya petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan PBB dari wajib pajak ke Bank atau KPG tempat pembayaran yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STP dengan menggunakan DPH dalam rangkap dengan ketentuan.

4. Untuk cara bayar PBB di daerah yang tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk cara bayar PBB di daerah yang sulit sarana dan prasarananya, penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sekali.

BACA JUGA: Tak Sanggup Bayar PBB? Begini Prosedur Dapat Keringanan