Respon Pengembang Terkait Penerapan Sertifikat Elektronik

Oleh MinPro
Rabu, 17 Feb 2021 22:20:30

JAKARTA - Menanggapi Peraturan Menteri ATR/BPN terkait penerapan sertifikat elektronik ternyata mendapat respon positif dari kalangan pengembang. Ketua Umum DPP Real Esate Indonesia (REI) Totok Lusina mengapresiasi kebijakan itu. Ia berharap, pemerintah bisa menerapkan sertifikat elektronik tersebut lebih akurat dan berdasarkan data.

Selain itu, pemerintah harus menjamin keamanan data termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran rahasia agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang dapat merugikan pemiliknya. "Selama kerahasiaan (data sertifikat) bisa dijaga, semuanya lancar, secara aplikasi lancar, ya ngga apa - apa," kata Totok.

Totok meminta, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lancar dilakukan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga perlu dilakukan pemerintah. Selain itu, ada baiknya selain pemilik mempunyai sertifikat elektronik, pemilik dapat juga mempunyai kepemilikan sertifikat tersebut dalam bentuk fisik. "Mindset nya kita yang paling utama. Jadi SDM siap atau tidak tergantung dari mindset kita," tutur Totok.

Seperti diketahui, sertifikat digital akan dimulai tahun ini pada 7 tanah milik pemerintah. Dasar hukum untuk uji coba sertifikat digital tanah akan diatur dalam Peraturan Menteri, agar bisa langsung terintegrasi dengan keamanan siber nasional yang ada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Tahun ini kita akan uji coba (Sertifikat Digital) di 7 kantor, 5 di Jakarta, 2 di Surabaya. Serta satu sampai dua kantor lain yang dirasa sudah siap. Tahun ini kita akan uji coba terbatas pada tanah-tanah milik pemerintah, tanah kelurahan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Tanah pemerintah yang jelas sekali, dan tanah-tanah BUMN," kata Sofyan.

Ia menjelaskan selagi melakukan uji coba penerapan sertifikat digital, pihaknya juga seraya melakukan perbaikan sistem secara internal. Kendati demikian, Sofyan menegaskan kembali, BPN tidak akan menarik sertifikat tanah yang konvensional milik masyarakat, jika sudah mulai diterapkan sertifikat tanah.

Masyarakat sudah memiliki sertifikat digital, maka sertifikat tanah yang konvensional masih tetap berlaku. Setelah menukarkannya ke Kantor Pertanahan, sertifikat lama berbentuk fisik kemudian diubah menjadi elektronik. Sertifikat akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing. "Nanti kalau anda menjual tanah, datang ke BPN. Sertifikat itu akan dimasukkan dalam elektronik, dan sertifikat yang lama boleh tetap dipegang, tapi akan kita stempel sertifikat ini ada dalam bentuk elektronik," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Sofyan telah meneken Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik per 12 Januari 2021. Nantinya, saat semua proses uji coba selesai dilaksanakan, sertifikat tanah elektronik itu bisa didapatkan masyarakat dengan cara menukarkannya di Kantor Pertanahan.