Cara Balik Nama Rumah Hasil Harta Gono-Gini

Oleh Admin
Senin, 13 Jun 2022 17:24:26

CARA balik nama sertifikat rumah hasil pembagian sebagai harta gono-gini, wajib dipahami apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga.

Misalnya, Property Seekers sebagai seorang istri yang ingin mengurus atau proses balik nama sebuah tanah dan bangunan (rumah) hasil pembagian harta gono gini.

Ketika rumah telah diputuskan menjadi milik istri, namun persoalnnya di sertifikat masih tercatat nama suami.

Nah, bagaimana langkah yang seharuskan dilakukan Property Seekers sebagai seroang istri?

Yuk simak ulasannya sebagai berikut;

1. Mengenal Harta Dalam Perkawinan

sengketa

Meskipun harta benda seperti kepemilikan rumah dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan dan sebagai harta bersama, namun ketentuan itu telah diatur melalui Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Seperti tertuang pada Pasal 35 dan Pasal 36 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Terkait harta bersama tersebut, pihak suami atau istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Rumah Jenis Harta Bawaan

akad_massal

Kemudian, harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan.

Harta bawaan tersebut seperti rumah ataupun jenis harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah maupun warisan.

Selanjutnya, harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing disepanjang suami dan istri tak memiliki perjanjian lain.

Atas harta bawaan ini, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Pastinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut.

Kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain pada perjanjian kawin seperti diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Hal serupa juga terjadi pada saat perceraian, harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri juga diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

Menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974, disebutkan bahwa:

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Meskipun, harta gono gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang.

Tapi, apabila hakim sudah memutuskan bahwa istri berhak atas tanah maka putusan harus dilaksanakan.

 

3. Aturan Proses Balik Nama

pilih_lokasiproperti

Selanjutnya, Property Seekers juga harus mengetahui tentang proses balik nama harta gono-gini.

Lalu bagaimana apabila dilakukan hanya dengan dasar putusan hakim.

Benar bahwa sertifikat tanah merupakan hal untuk membuktikan kepemilikan sebuah tanah.

Jika tanah tersebut semulanya atas nama suami maka harus dilakukan balik nama (peralihan hak).

Pada dasarnya peralihan hak ini menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) bisa dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah.

Pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya bisa didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia.

Dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Lalu bagaimana putusan hakim bisa dijadikan dasar peralihan hak (balik nama sertifikat tanah).

Sebagaimana informasi yang kami dapatkan melalui laman praktisi hukum Irma Devita Purnamasari dalam artikel Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk surat atau akta autentik.

Balik nama sertifikat dapat dilakukan setelah putusan tersebut in kracht atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Irma, tata cara serta proses balik nama dan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan terhadap tanah hasil pembagian harta bersama antara lain:

  1. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) pribadi;
  2. Melampirkan KTP mantan suami/istri (dalam hal ini sebagai pemilik tanah sebelumnya);
  3. Melampirkan akta perceraian;
  4. Membawa sertifikat asli tanah;
  5. Membawa bukti pembayaran pajak terutang (dalam hal ini, pemohon hanya membayar ½ dari nilai pajak yang dibebankan, karena ½ lainnya merupakan bagian haknya sebagai perolehan harta bersama);
  6. Aspek legalitas lain yang melekat pada tanah;
  7. Membawa asli atau salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  8. Selanjutnya Kepala Pertanahan akan menindaklanjuti dan memutuskan untuk mendaftarakan tanah tersebut atas nama pemohon;
  9. Kantor Pertanahan akan memproses pencatatan data peralihan hak berdasarkan Putusan Pengadilan;
  10. Pemohon berhak mengambil surat tanah yang sudah dialihkan menjadi namanya selama kurang lebih 2 minggu kemudian.

    Putusan pengadilan bisa langsung dijadikan dasar balik nama tanpa harus melakukan pembuatan akta notaris atau Akta Jual Beli (AJB) terlebih dahulu.


    Dasar Hukum:
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

    Putusan:
    Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974;
    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.