Aturan Kepemilikan Rumah WNA Ditunggu Pengembang

Oleh Admin
Wednesday, 30 Jun 2021 07:08:41

JAKARTA - Aturan atau regulasi terkait kepemilikan rumah bagi Warga Negara Asing yang tengah digodok pemerintah sangat ditunggu oleh pengembang properti. Pasalnya, kebijakan tersebut diyakini akan berimplikasi positif ke sektor properti yang mengalami perlambatan selama pandemi Covid-19.

Senior Marketing Manager PT Adhouse Clarion Events Abdi Fajrin menilai, kebijakan warga non residensial bisa membeli properti high rise building di antaranya seperti apartemen jamak terjadi di beberapa negara tetangga.

BACA JUGA: Insentif Perpajakan Akan Diterapkan di Sektor Properti

Maka itu, kebijakan terkait kepemilikan properti bagi orang asing diharapkan dapat berlaku di Indonesia. Apalagi, kebijakan ini sudah lama digodok dasar hukumnya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. "Sudah lama digodok mengenai kepemilikan asing. Saya yakin ini sudah dibicarakan, hanya realisasinya belum diterapkan, supaya asing bisa membeli properti, tapi tidak bisa membeli rumah tapak, hanya high rise building," katanya.

Kebijakan itu diharapkan akan berdampak positif bagi perseroan mengingat bisnis utama perseroan saat ini fokus pada proyek properti high rise building. Seperti diketahui sebelumnya, isu kepemilikan properti bagi orang asing memang sudah lama diwacanakan di Indonesia. Di negara lain juga sudah dilaksanakan tentang cara pemilikan properti untuk orang asing, seperti di Singapura, Malaysia dan lainnya.

Di Indonesia memang sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2015, tapi orang asing hanya diberi izin dalam bentuk hak pakai atas satuan rumah susun (sarusun). Berbeda dengan RUU Omibus Law yang sedang dibahas oleh DPR, yakni hak milik sarusun bagi WNA. Implementasi aturan itu, diharapkan orang asing bisa membeli properti di Indonesia maka ada uang yang masuk ke Indonesia, sehingga bisa melonggarkan tekanan devisa dan kekeringan likuiditas di masyarakat.

BACA JUGA: Meskipun Pandemi 68,09% Konsumen Berminat Beli Properti

SYARAT-SYARAT KEPEMILIKAN ASING 

Sementara itu pada sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) terdapat batasan kepemilikan orang asing yaitu minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit Satuan Rumah Susun dan peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. Secara detail, orang asing dapat memiliki rumah tapak diatas tanah dengan batasan status hak pakai atau hak pakai diatas hak milik atau HPL.

BACA JUGA: Begini Aturan Orang Asing Boleh Beli Properti di Indonesia

Kemudian untuk rumah susun, orang asing dapat memiliki Hak Milik atas Satuan Rusun, sepanjang rumah susun dibangun diatas hak pakai (HGB) diatas tanah negara, hak pakai diatas tanah HPL dan hak pakai diatas tanah hak milik. Selain itu rusun juga dapat dimiliki orang asing sepanjang dibangun diatas tanah dikawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuan bebas, kawasan industri dan kawasan ekonomi lain seperti perkotaan atau pendukung perkotaan, kawasan pariwisata, atau kawasan yang mendukung pembangunan hunian vertikal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Selanjutnya, kepemilikan asing beli rumah susun juga harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Obnibus Law dan PP 18/2021 memberikan hak bagi Orang Asing untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun. Orang Asing yang dimaksud merupakan WNA yang mempunyai dekomen keimigrasian termasuk visa, paspor, atau izin tinggal sesuai dengan UU Keimigrasian.