Cara Mengenal Objek Pajak Properti

Cara Mengenal Objek Pajak Properti image
Dalam kegiatan transaksi jual beli properti yaitu tanah dan rumah yang dilakukan, pastinya memasukkan komponen pajak. BPHTB ditanggung oleh pembeli, namun tak jarang banyak pembeli yang belum mengenal pengertian jenis tambahan biaya pajak ini.
JAKARTA, SENIN (27/4/2020) - Dalam transaksi jual beli properti, setiap konsumen maupun penjual properti bisa dipastikan dikenakan biaya dan subjek pajak. Umumnya, pihak pengembang menyebutnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam kegiatan transaksi jual beli properti yaitu tanah dan rumah yang dilakukan, pastinya memasukkan komponen pajak. BPHTB ditanggung oleh pembeli, namun tak jarang banyak pembeli yang belum mengenal pengertian jenis tambahan biaya pajak ini. Sementara penjual dikenakan PPh (Pajak Penghasilan). Penjual dan pembeli sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak. Pemerintah pusat memungut BPHTB, namun saat ini beralih setelah adanya peraturan perundangan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan adanya perubahan. BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu kabupaten atau kota. JENIS OBJEK YANG TERKENA BPHTB Kemudian apa saja objek yang terkena BPHTB? Jika ingin melakukan transaksi jual beli harus mengetahui jenis objek ini. 1. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 2. Pemindahan hak karena sejumlah penyebab mulai dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat. Sebab lainnya adalah pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Hal lainnya adalah penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyebab lainnya yang termasuk adalah penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. 3. Pemberian hak baru karena sejumlah penyebab seperti kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. 4. Terakhir adalah hak atas tanah adalah Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas satuan rumah susun dan Hak Pengelolaan. OBJEK TIDAK TERKENA BPHTB Meski begitu, ada sejumlah objek pajak yang dikecualikan dalam pengenaan BPHTB tersebut. Beberapa di antaranya adalah: 1. Perwakilan diplomatik dan konsulat, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Selanjutnya, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, Termasuk juga orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi Atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 2. Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Gubernur. Subjek Pajak yang Terkena BPHTB Untuk subjek pajak yang harus membayar BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Tarif Pajak yang Dikenakan Pemerintah daerah mengenakan tarif pajak BPHTB sebesar 5% (lima persen) x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP sendiri merupakan hasil dari NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). DASAR PENGENAAN PAJAK PBHTB Ada tiga hal yang masuk dalam penilaian DPP atau dasar pengenaan pajak. Apa saja sih yang termasuk. 1. Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal yaitu jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, Selanjutnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Termasuk juga pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, Hal lainnya adalah penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah adalah nilai pasar, penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi. 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80 juta (delapan puluh juta rupiah) 3. Perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350 juta (tiga ratus lima puluh juta rupiah).